Pengacara dan pengamal media terkenal Indonesia, Najwa Shihab, menerusi rancangan bual bicara Mata Najwa telah meluahkan rasa kesal terhadap Menteri Kesihatan Indonesia, Terawan Agus Putranto.

Ia berikutan Terawan enggan hadir dalam rancangan temu bual tersebut, bagi membincangkan masalah pandemik COVID-19 di republik itu, meskipun sudah berkali-kali mendapat jemputan.

Najwa Shihab interview kerusi kosong

Justeru, demi menunjukkan rasa tidak puas hati terhadap penolakan Terawan, Najwa tetap meneruskan racangan tersebut dengan menemu bual kerusi kosong yang sepatutnya menjadi tempat Menteri Kesihatan Indonesia.

Temu bual bersama kerusi kosong dalam Mata Najwa edisi ‘Menanti Terawan’ itu telah mendapat lebih 3 juta tontonan selepas ditayangkan.

View this post on Instagram

Teman-teman, cukup banyak alasan mengapa diperlukan kehadiran pejabat negara untuk menjelaskan kebijakan yang berimbas kepada publik. Mengundang dan/atau meminta pejabat untuk menjelaskan kebijakan yang diambilnya adalah tindakan normal di alam demokrasi. Jika tindakan itu dianggap politis, penjelasannya tidak terlalu sulit. Pertama, jika “politik” diterjemahkan sebagai adanya motif dalam tindakan, maka undangan untuk Pak Terawan memang politis. Namun tak selalu yang politik terkait dengan partai atau distribusi kekuasaan. Politik juga berkait dengan bagaimana kekuasaan berdampak kepada publik. Kami tentu punya posisi berbeda dengan partai karena fungsi media salah satunya mengawal agar proses politik berpihak kepada kepentingan publik. Kedua, setiap pengambilan kebijakan diasumsikan adalah solusi atas problem kepublikan. Siapa pun bisa mengusulkan solusi, namun agar bisa berdampak ia mesti diambil sebagai kebijakan oleh pejabat yang berwenang, dan mereka pula yang punya kekuasaan mengeksekusinya. Menteri adalah eksekutif tertinggi setelah presiden, dialah yang menentukan solusi mana yang diambil sekaligus ia pula yang mengeksekusinya. Ketiga, tak ada yang lebih otoritatif selain menteri untuk membahasakan kebijakan-kebijakan itu kepada publik, termasuk soal penanganan pandemi. Selama ini, penanganan pandemi terkesan terfragmentasi, tersebar ke berbagai institusi yang bersifat ad-hoc, sehingga informasinya terasa centang perenang. Kami menyediakan ruang untuk membahasakan kebijakan penanganan pandemi ini agar bisa disampaikan dengan padu. Bedanya, media memang bukan tempat sosialisasi yang bersifat satu arah, melainkan mendiskusikannya secara terbuka. Keempat, warga negara wajib patuh kepada hukum, tapi warga negara juga punya hak untuk mengetahui apa yang sudah, sedang dan akan dilakukan oleh negara. Warga boleh mengajukan kritiik dalam berbagai bentuk, bisa dukungan, usulan, bahkan keberatan. Padu padan dukungan, usulan, atau keberatan itu tak ubahnya vitamin yang — kadang rasanya dominan pahit tapi kadang juga manis — niscaya menyehatkan jika disikapi sebagai proses bersama. #MataNajwaMenantiTerawan #CatatanNajwa

A post shared by Najwa Shihab (@najwashihab) on Sep 28, 2020 at 2:27am PDT

“Mengapa menghilang pak…”

Malah, Najwa secara sinis mengatakan menteri kesihatan Indonesia itu merupakan yang paling low profile dalam menangani pandemik COVID-19.

Antara soalan yang diajukan Najwa, adalah mempersoalkan sejauh mana peranan beliau dalam mengekang penularan Covid-19 di Indonesia yang kini telah mencatat angka kematian hampir mencecah 1 juta.

“Kami tahu takkan ada yang boleh menyelesaikan persoalan pandemik ini sendirian, tapi kami berharap anda setidaknya bersedia untuk memberi gambaran…”

Tidak dapat dinafikan, penularan Covid-19 di Indonesia masih belum lagi menunjukkan sebarang perubahan bakal reda dengan peningkatan jangkitan yang terus bertambah.

Sumber : Najwa Shihab